Terkait Kasus Korupsi “Upsus Pajale”, AMPEKA Desak KPK Usut KADISTANBUN NTB

IMG_20180210_220849

Jakarta – Jayantara News

IMG_20180202_185549

Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam AMPEKA (Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan) Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tangani kasus “Korupsi Program Upsus Pajale” yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jum’at (9/2).

AMPEKA menggelar aksi di depan Gedung KPK dalam mengawal kasus dugaan korupsi pengembangan swasembada pangan melalui Program Upsus Pajale (Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) tahun 2017, yang memiliki nilai bantuan yang sangat fantastis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 285 miliar dari Kementerian Pertanian RI.

IMG_20180210_220835

‘Bantuan program tersebut yang dialokasikan dari APBN langsung melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB,” ujar Ketua AMPEKA, Yasmin Dahlan kepada Jayantara News.

Dalam aksinya, AMPEKA juga melaporkan kasus dugaan korupsi anggaran Program Upsus Pajale tersebut ke Lembaga KPK.

“Kasus tersebut sudah kami laporkan secara resmi di KPK, dan Alhamdulillah, KPK juga merespon baik atas laporan tersebut dan Insya Allah dalam waktu dekat ini KPK akan segera memanggil sejumlah nama yang sudah kami laporkan untuk diperiksa,” ungkap Korlap Aksi, Abdurrahman.

Aksi yang dilaksanakan ke 4 kalinya oleh AMPEKA ini, sebelumnya juga sempat AMPEKA laporkan ke Mabes Polri.

“Kasus ini sempat kami laporkan ke Mabes Polri beberapa waktu lalu, hanya saja proses penyelidikan terhadap kasus kami rasa cukup lambat, dan akhirnya kami putuskan untuk kembali melaporkan kasus ini ke KPK,” imbuh Abdurrahman.

Kuat dugaan, bahwa Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Husnul Fauzi, terlibat dalam kasus tersebut, karena hamya Kepala Dinas yang memiliki peran, tanggung jawab serta hak otoritas dalam pelaksanaan Program Upsus Pajale tersebut. Sehingga KPK harus segera memanggil serta memeriksa yang terlibat dalam dugaan korupsi Program Upsus Pajale dimaksud, yang banyak merugikan para petani selaku penerima bantuan, dan KPK juga harus segera menetapkan status hukum terhadap Husnul Fauzi selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB tersebut, tandasnya.

Ketika dikonfirmasi Jayantara News terkait pelaksanaan program tersebut via Ponselnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, belum bisa dihubungi.

IMG_20180210_220822

Pelaksanaan Program Upsus Pajale di Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, maupun Lombok Tengah yang disalurkan ke para petani yang menerima program, menuai kritikan dari berbagai kalangan. Pasalnya, bibit jagung yang disalurkan ke masyarakat (petani) tidak sesuai dengan standar bibit benih jagung, busuk di dalam bungkusan, sehingga masyarakat merasa dirugikan.

Petani Kabupaten Bima berang dan mengembalikan bibit jagung tersebut ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima. (Dhy/JN)