Tidak Benar, Proses Permohonan & Pengurusan SPPL Di DLHK Karawang Ada Pungutan

IMG_20180415_005305

Karawang – Jayantara News

FB_IMG_1515036941798

Kewajiban Pemerintah, selain melakukan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, namun aspek pelayanan publik, seperti pelayanan administrasi dan perizinan juga terus ditingkatkan, mengingat amanat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bahwa pelayanan administrasi dan pelayanan perizinan jangan dipersulit, apa lagi sampai adanya Pungutan Liar (Pungli).

Menginjak tahun ke 4 (empat), kepemimpinan Presiden RI ke 7 ini, secara perlahan, sistem pelayanan administrasi dan perizinan mulai membaik, entah itu di tingkat Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah, seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota, sampai ke tingkat Kelurahan dan Desa.

Mulai membaiknya pelayanan administrasi dan perizinan, dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karawang. Hal demikian seperti yang disampaikan oleh Saepudin, warga asal Rengasdengklok, Karawang.

Menurut penuturannya, Saepudin pernah dua kali mengurus Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang. “Pelayanan yang baik pernah saya rasakan pada saat mengurus Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) beberapa waktu lalu. Selain gratis tanpa adanya biaya sepeser pun, prosesnya pun cepat”.

“Pernah dua kali saya mengurus SPPL. Jangankan diminta. Ketika saya mau memberi untuk uang ketik saja yang alakadarnya, itu ditolak oleh Pejabat maupun Staf di DLHK Karawang,” bebernya.

“Dengan adanya pelayanan yang baik dan steril dari pungutan apa pun, kami sebagai masyarakat merasa sangat puas. Pemerintah hadir sebagai pelayanan masyarakat yang baik. Ya terkecuali kalau memang secara aturan diwajibkan membayar retribusi, pastinya kami patuh, dan tentunya kami akan membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Toh retribusi yang masuk ke Kas Daerah (Kasda), menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pemanfaatannya untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat juga,” ujarnya ditemui Jayantara News, Sabtu (14/4).

“Jadi, imbuhnya, kalau kemarin sempat tersiar kabar bahwa dalam proses permohonan, dan pengurusan SPPL di DLHK Karawang ada pungutan, itu Hoax namanya. Pasalnya, dua kali saya mengurus SPPL, jangankan diminta, dikasih dari inisiatif saya pribadi saja ditolak oleh Staf maupun Pejabatnya. Ya mungkin, kalau dalam proses permohonan dan pengurusannya melalui perantara, bisa jadi ?”.

Sejumlah uang yang diminta, merupakan upah atau uang transportasi perantara. Tapi kalau memohon, dan mengurusnya datang langsung ke DLHK Karawang, saya berani jamin, tandas Saepudin.

“Tidak akan ada pungutan sepeser pun, saya siap dikonfrontir serta memberikan testimoni,” pungkasnya, diakhir bincangan. (Ndri JN)