Evi Apita Maya: Kenaikan Iuran BPJS Memberatkan Masyarakat!
JayantaraNews.com, Jakarta
Pemerintah berencana menaikan iuran BPJS. Kenaikan iuran BPJS akan memberatkan masyarakat terutama masyarakat bawah yang sangat membutuhkan layanan kesehatan.
Evi Apita Maya, SH, M.Ko, senator dari Nusa Tenggara Barat, Wakil Ketua Komite lll mengatakan,” Komite llI sudah membuat Pansus BPJS dan akan melakukan pengawassn kebijakan tersebut bila sudah dilaksanakan. Akan mengecek apa alasan iuran BPJS dinaikan, dan bagaimana penerapanya?.”
Di Pansus, akan di adakan pembahasan mengenai kenaikan iuran BPJS, bila ditemukan ada yang merugikan masyarakat, tentu DPD lewat Komite lll akan mengajukan perubahan.
DPD tugasnya terbatas tidak seperti dengan DPR, dimana mereka memiliki kewenangan memutuskan undang-undang. Walaupun DPD tidak memiliki kewenagan memutuskan undang-undang, mudah-mudahan suara kita bisa dipertimbangkan oleh DPR.
BPJS sangat dibutuhkan masyarakat banyak yang sudah tertolong oleh keberadaan BPJS, di sisi lain iurannya yang tinggi memberatkan masyarakat. Mungkin pemerintah harus melakukan penyesuaian iuran BPJS sesuai dengan kemampuan masyarakat
” Ada yang perlu dibenahi, seperti satu KK harus membayar sama semua padahal tidak semua berkatagori mampu membayar, ini kan memberatkan,” ucapnya lewat telepon.
Banyak media memberitakan, bahwa BPJS banyak nunggak membayar terhadap rumah sakit mitranya, dan akhirnya rumah sakit memutuskan hubungan kerjasama, ini artinya ada masalah dalam tata kelola BPJS.
Kita tidak tahu persis pendapatan BPJS dan pengeluarannya serta yang menunggak berapa?, mungkin nanti lewat Pansus akan membedahnya sehingga tahu permasalahanya.
Pelayanan rumah sakit mitra BPJS terhadap masyarakat dinilai juga kurang baik, banyak orang sakit yang terlantar padahal masyarakat sangat membutuhkan pelayanan, hal ini nanti juga akan di evaluasi di Pansus.
Evi Apita Maya berharap kepada pemerintah, agar layanan kesehatan masyarakat bisa mudah dan murah. Masyarakat juga harus ada kesadaran untuk membayar iuran BPJS agar dengan sistem iuran subsidi silang bisa berjalan dengan baik.
” Kedepan, BPJS harus terus dibenahi. Kalaupun iurannya dinaikan, namun harus sesuai dengan kemampuan masyarakat, tidak dipukul rata dan jangan dipaksa atau diwajibkan,” harap
Evi Apita Maya, via telpon, Kamis, 31/10/2019.
Solusinya, pemerintah harus menambah anggaran untuk kesehatan. Kadang layanan kesehatan tidak diperhatikan, tidak seperti negara lain yang sangat mrmperhatikan masalah kesehatan warga negaranya, sehingga warga negara tidak lagi memikirkan lagi biaya kesehatan terutama bagi yang tidak mampu.
Dia berharap pada menteri kesehatan yang baru dilantik, agar bisa fokus terhadap layanan kesehatan masyarakat terutama kesehatan masyarakat bawah. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit jangan asal-asalan, apalagi mendiskriminasi terhadap pengguna layanan BPJS. Perlu tiru layanan kesehatan di luar negeri dimana petugas rumah sakit tidak diskriminasi dan cepat tanggap. (Smn)
