Misharti: Berharap Pemerintah Kembangkan SDM & Tingkatkan Dana Bagi Hasil Untuk Provinsi Riau
JayantaraNews.com, Jakarta
Agar terjadi desentralisasi anggaran, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan alokasi ‘dana bagi hasil’ kepada daerah secara adil, sehingga perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terwujud.
Pemerintah pusat harus memberikan ‘dana bagi hasil’ secara adil kepada daerah, terutama Provinsi Riau, karena pemerintah pusat sudah banyak mengeruk sumber daya alam Riau, baik pertambangan, pertanian maupun kelautan.
Khusus untuk Migas, Provinsi Riau telah menyumbangkan 6 Triliun ke pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah pusat harus memberikan perhatian kepada Provinsi Riau, karena masyarakat Riau masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
‘Dana bagi hasil’ yang hanya 15% sangat kurang, dan perlu ditingkatkan minimal 30%, karena Provinsi Riau masih perlu meningkatkan, baik sumber daya manusia-nya maupun infrastrukturnya.
” Bila otonomi khusus Riau bisa terwujud, maka ‘dana bagi hasil’ persentasenya 70% untuk Provinsi Riau, dan 30% untuk pemerintah pusat,” harap Misharti, saat diwawancarai awak media di Komplek Parlemen, Selasa, 19/11/2019.
Sebagai senator di Komite lV, yang membidangi masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah, Misharti akan memperjuangkan ‘dana bagi hasil’ menjadi lebih berimbang minimal 30% untuk Provinsi Riau.
Ia menginginkan, pemerintahan Jokowi periode ke dua yang memiliki visi mengembangkan sumber daya manusia, bisa meningkatkan ‘dana bagi hasil’ untuk Provinsi Riau. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga perlu meningkatkan pendapatan daerahnya.
Dr Misharti berharap, pemerintah pusat dan daerah harus optimal mengambil pendapatan asli daerah maupun negara, sehingga ‘dana bagi hasil’ yang diinginkan oleh Provinsi Riau bisa terwujud dengan segera. (Smn)
