JAYANTARANEWS.COM, Kota Bandung
Massa dari Aliansi Aktivis Anak Bangsa menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di halaman Gedung Sate dan DPRD Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 9 Juli 2024. Aksi Unras dilaksanakan, yakni mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan mafia proyek corporation di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Koordinator Aksi Adhie Wahyudi, dari Lembaga Bantuan Hukum Konsultasi & Kontributor Wartawan (LBHK-Wartawan) Jawa Barat, menyatakan, bahwa komitmen Pemerintah Pusat dalam rangka revolusi mental, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Negara yang bersih dan bebas dari KKN dalam penegakkan supremasi hukum, haruslah kita dukung bersama sebagai bentuk aksi konkret dalam upaya melakukan pencegahan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pengkhianatan terhadap aspirasi, amanah dan nurani bangsa.
Apresiasi dan dukungan dari segenap jajaran pemerintah sangat diperlukan, agar kinerja dan pertanggungjawaban publiknya bisa diakses dan selalu dikontrol masyarakat.
“Setidaknya, hal itu merupakan hak publik atas informasi yang dimiliki masyarakat melalui lembaga sosial kontrol. Demikian pun halnya yang kami lakukan sebagai Aktivis Anak Bangsa dari Tupoksi sebagai sosial kontrol,” tutur Adhie Wahyudi, di sela kegiatan di lapangan melalui JAYANTARANEWS.COM, Selasa (9/7/24).
Selain orasi, aksi unjuk rasa Aliansi Aktivis Anak Bangsa ini juga diisi dengan drama teatrikal, penandatanganan petisi serta pelemparan telur oleh para pengunjuk rasa ke halaman DPRD Provinsi Jawa Barat.
Aksi Unras yang dikoordinatori oleh Agus Satria, Adhie Wahyudi, Dena Hadiyat, serta Wanda Vindi Athoriq, juga menjabarkan pernyataan sikap terhadap Pj Gubernur Jabar, yang diminta mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebatas janji-janji kosong saat kampanye.
Selain itu, Pj Gubernur selayaknya melakukan pengawasan ketat dan transparan terhadap penggunaan anggaran daerah untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran. Juga, mendukung upaya pemberantasan korupsi di semua level pemerintahan dengan membuat regulasi yang tegas dan implementasi yang nyata. Membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, dan aktif melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Kemudian menginisiasi program-program konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja DPRD. Mendorong penguatan lembaga-lembaga pengawas independen di tingkat daerah. Mempublikasikan laporan kinerja dan penggunaan anggaran DPRD secara berkala dan mudah diakses oleh publik.
Menjelang sore hari, aksi unjuk rasa pun selesai, dan massa membubarkan diri dengan tertib. (Tim JN)
