JAYANTARANEWS.COM, Indramayu
Pasca ramai pemberitaan di media online, terkait adanya dugaan penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan bantuan sebanyak 118 paket program Irigasi Perpompaan yang diterima oleh para kelompok tani di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dari Kementerian Pertanian, hingga kini pun masih terus bergulir dan tuai sorotan. Pasalnya, dari pantauan dan temuan para awak media di lokasi proyek, dalam pemasangan batu pondasi, sekaligus material adukan manual, justru terkesan asal-asalan.
Lebih lanjut dari informasi para pekerja, bahwa pekerjaan tersebut merupakan sistem borongan. Namun di lain kelompok, para pekerja mengaku, ada juga yang dibayar dengan sistem harian. Sementara, salah satu Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Sindang, saat dikonfirmasi tim media, berdalih, bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem swakelola. Namun, pihaknya juga mengakui belum mengetahui RAB, sekaligus aliran dana yang melalui UPKK.
Di sisi lain, pihak Dinas Pertanian melalui Kabid Kerawanan dan Ketahanan Pangan, Imam Mahdi, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin, 22 Juli 2024, mengatakan; “Pelaksanaan itu semuanya sudah sesuai Juknis. Dan itu sudah benar,” tepisnya.
Imam Mahdi juga menyebut, bahwa program tersebut merupakan kerja sama antara Kementan dan Kemenhan. “Selain itu, program/giat Irigasi Perpompaan (Irpom), dikawal dan didampingi langsung oleh para Babinsa dan Bhabinkamtibmas di lapangan. Hal itu sebagaimana MoU antara Mentan dengan Menhan, MoU Dinas Pertanian Provinsi dengan Pangdam, dan diturunkan lagi MoU Dinas Pertanian Kabupaten dengan Dandim,” terangnya.
Padahal, dalam Juknis jelas diterangkan, bahwa proyek tersebut tidak diperbolehkan untuk dipihak-ketigakan. Pihak Dinas Pertanian juga dinilai lemah dalam pengawasan. Dan adanya dugaan penyimpangan tersebut, publik mendesak, agar pihak aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini Inspektorat, Unit Tipikor Polres Indramayu, dan Kejari Kabupaten Indramayu, segera menyikapi, demi terwujudnya Indramayu yang bermartabat.
Alih-alih, selang beberapa hari setelah ramai pemberitaan, para pihak terkait pun merilis sebuah video klarifikasi. Kadis mengirimkannya langsung ke salah satu wartawan yang tergabung, untuk menyikapi proyek tersebut, dengan dan tanpa maksud yang jelas.
Sementara itu, Yuda, selaku konsultan yang disebutkan pihak dinas, terkesan menghindar dari para awak media untuk dimintai keterangan, baik melalui telepon hingga pesan singkat, terkesan mengabaikan. Ada apa? (Tim JN)
