Askun : Dugaan Perampasan Hp Oleh Wabup Berbuntut Panjang. Jangan Takut, Kawal Sampai Tuntas!

IMG-20180410-WA0182

Karawang – Jayantara News

FB_IMG_1515036941798

Masalah dugaan tindakan tidak menyenangkan, dan dugaan perampasan Handphone serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Guntur, warga Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang, yang dituduhkan kepada Wakil Bupati (Wabup) Karawang, Ahmad Zamakshary, atau yang biasa dipanggil Kang Jimmy bersama pihak yang mendampingi Jimmy pada saat menghadiri undangan salah satu paguyuban warga Cengkong, akhirnya berbuntut panjang.

Sebelumnya, Guntur dikabarkan sudah membuat Laporan Polisi (LP) atas tuduhan tersebut. Selang beberapa jam, pasca adanya pemberitaan LP Guntur, muncul reaksi dari pihak yang turut terduga ikut melakukan perbuatan, sebagaimana yang dituduhkan Guntur yakni Ketua DPD Gibas Jaya Karawang, Ferry Alexi Dharmawan, yang membantah tuduhan tersebut, begitu pun dengan Jimmy.

Baca juga : <a href=”Andri K : Tanggapi Tudingan Perampasan Hp Oleh Wabup Karawang, Selesaikan Dengan Jalur Hukum – http://jayantaranews.com/andri-k-tanggapi-tudingan-perampasan-hp-oleh-wabup-karawang-selesaikan-dengan-jalur-hukum/”>

“Apa yang dituduhkan Guntur tidak benar, dan itu dikatakan fitnah. Sehingga keduanya berencana akan melaporkan balik Guntur atas dugaan fitnah”.

Praktisi Hukum senior asal Karawang, Asep Agustian, SH.MH, atau biasa dipanggil Kang Askun menjabarkan. “Saya sangat menyayangkan atas dugaan perbuatan tersebut, terlepas benar atau tidaknya. Karena memang tidak sepantasnya hal demikian terjadi. Jangankan sampai melakukan hal seperti yang dituduhkan Guntur, sikap saja yang namanya seorang Pejabat Publik yang notabene dipilih oleh rakyat, harus benar-benar dijaga. Masalahnya, masyarakat Karawang ini setiap desa, setiap kecamatan, bahkan setiap sudut perkampungan, kulturnya berbeda dalam memahami sikap seorang Pejabat,” papar Askun.

“Apa yang diungkapkan oleh Guntur di Media Massa sebelumnya, saya yakin itu merupakan kebenaran. Karena logikanya, tidak mungkin, seorang masyarakat biasa berani berbohong di ruang publik, apa lagi sampai berani membuat Laporan Polisi,” ujarnya.

Sekarang tinggal pembuktian saja, toh kabarnya kedua belah pihak sudah sama-sama mengambil langkah hukum. Jadi, sudah tidak perlu melakukan pembenaran. Yang harus digali itu adalah kebenarannya. Biarkan nanti Pengadilan yang membuktikannya, tandas Askun.

Sudah tidak perlu menyalahkan siapa pun, soal adanya anggapan Pejabat arogan, wajar lah adanya. Entah itu datang dari kalangan masyarakat biasa, aktivis, apa lagi media. “Sebaiknya Wabup sedari sekarang, ubah lah watak arogan dan reaktifnya. Karena tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada rakyat, karena yang menjadikan dia menjadi Pejabat seperti sekarang, adanya mandat rakyat,” beber Askun.

Kalau pun ada media yang memberitakan terkait permasalahan ini. Ya wajar lah, sebab media itu harus bersikap independen, kalau memang ada narasumber, dan selama pernyataan narasumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka tugas media untuk memberitakannya, sebab media harus netral. Jangan ada istilah keterpihakan kepada siapa pun, imbuhnya.

“Menyikapi statement Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Pak H Toto Suripto, SE, saya sangat support apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Dewan. Jangan takut, kita kawal permasalahan ini sampai benar-benar tuntas,” demikian Askun, ditemui Jayantara News, Selasa, 10 April 2018. (Ndri JN)